Indonesian Criminal Laws Guide or KUHP contains all necessary and useful information for Indonesian citizen to understand the criminal laws in this country.
This free app can be used offline without internet connection.
KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.
Tampilan app menarik sekali lho, sleek, modern, minimalis dan fungsi-fungsinya sudah cukup banget, kamu bisa membaca pasal demi pasal yang semuanya terkategorikan dengan rapih, ada mesin pencarian yang cakep juga tinggal ketik kata yang mau kamu cari, klik cari, dalam beberapa saat kamu akan melihat hasil pencariannya.
This free app can be used offline without internet connection.
KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.
Tampilan app menarik sekali lho, sleek, modern, minimalis dan fungsi-fungsinya sudah cukup banget, kamu bisa membaca pasal demi pasal yang semuanya terkategorikan dengan rapih, ada mesin pencarian yang cakep juga tinggal ketik kata yang mau kamu cari, klik cari, dalam beberapa saat kamu akan melihat hasil pencariannya.
Show More
